Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto Minta Diperiksa KPK Setelah HUT PDIP 10 Januari 2025

Avatar photo

- Pewarta

Selasa, 7 Januari 2025 - 09:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. (Instagram.com @sekjenpdiperjuangan)

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. (Instagram.com @sekjenpdiperjuangan)

23JAM.COM – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK) mengajukan permohonan agar pemeriksaannya dilakukan setelah 10 Januari 2025.

Hasto Kristiyanto tidak bisa memenuhi panggilan penyidik KPK karena ada kegiatan yang telah terjadwal terlebih dulu.

Dikutip Terkinipost.com, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy mengatakan dalam keterangannya di Jakarta, Senin (6/2/2025).

ADVERTISEMENT

RILISPERS.COM

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Sekjen Hasto Kristiyanto belum dapat memenuhi panggilan pada hari ini dikarenakan telah memiliki agenda yang telah terjadwal sebelumnya,” kata Ronny.

“PDI Perjuangan dan Bapak Hasto Kristiyanto taat pada hukum dan akan mengikuti semua proses hukum.”

“Namun kami mohon kepada KPK untuk dapat dijadwalkan ulang setelah tanggal 10 Januari 2025, setelah peringatan HUT PDI Perjuangan,” kata Ronny.

Ronny mengatakan pihaknya tidak memberikan tanggal spesifik soal kapan pemeriksaan bisa dilaksanakan

“Kami menyerahkan kepada KPK soal penjadwalan ulang itu,” ujarnya.

“Sekjen Hasto Kristiyanto belum dapat memenuhi panggilan pada hari ini dikarenakan telah memiliki agenda yang telah terjadwal sebelumnya,” kata Ronny.

Dikonfirmasi terpisah, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan penyidik KPK awalnya menjadwalkan pemeriksaan terhadap Hasto pada hari ini pukul 10.00 WIB.

Dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang melibatkan Harun Masiku.

Namun Hasto mengirimkan surat kepada penyidik yang menjelaskan mengenai ketidakhadirannya.

“Penyidik menginfokan bahwa saudara HK mengirimkan surat pemberitahuan ketidakhadiran dikarenakan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan,” ujar Tessa.

Mengenai jadwal baru pemeriksaan terhadap Hasto saat ini masih menunggu informasi dari penyidik KPK.***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Haibisnis.com dan Infokumkm.com

Simak juga berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Fokussiber.com dan Cekfaktanya.com

Informasi nasional dari pers daerah dapat dimonitor langsumg dari portal berita Kabarkalbar.com dan Bogorterkini.com

Sedangkan untuk publikasi press release serentak di puluhan media lainnya, silahkan klik Persrilis.com atau Rilispers.com (150an media).

Untuk harga paket yang lebih hemat klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional).

Kami juga melayani publikasi press release di jaringan Disway Group (100an media), dan ProMedia Network (1000an media), serta media lainnya.

Untuk informasi, hubungi WhatsApp Center Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI): 085315557788, 08557777888, 087815557788, 08111157788.

Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.

Berita Terkait

DIM RUU KUHAP Resmi Diserahkan Pemerintah, KPK Tak Diundang Bahas
Jokowi Sebut Tuduhan Ijazah Palsu dan Pemakzulan Gibran sebagai Manuver Politik
Ketua DPR RI Puan Maharani Pertanyakan Soal Dugaan Intimidasi ke Mahasiswa UII Penguji UU TNI
Elite Politik Memberi Sinyal, Spekulasi Perombakan Kabinet Prabowo Kembali Diperbincangkan Publik
Gus Ipul Menepi dari Gelanggang Perebutan Kursi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Beginilah 5 Jalan yang Dilakukan Press Release untuk Lakukan Perbaikan Citra dan Pulihkan Nama Baik
Partai Demokrat Merespons Positif Terkait Pernyataan Presiden Soal Peluang AHY Ikuti Jejak SBY di 2030
SBY Menjadi Ketua Majelis Tinggi, AHY Terpilih Menjadi Ketua Umum Partai Demokrat Periode 2025 – 2030

Berita Terkait

Jumat, 18 Juli 2025 - 08:04 WIB

DIM RUU KUHAP Resmi Diserahkan Pemerintah, KPK Tak Diundang Bahas

Selasa, 15 Juli 2025 - 07:10 WIB

Jokowi Sebut Tuduhan Ijazah Palsu dan Pemakzulan Gibran sebagai Manuver Politik

Senin, 26 Mei 2025 - 08:36 WIB

Ketua DPR RI Puan Maharani Pertanyakan Soal Dugaan Intimidasi ke Mahasiswa UII Penguji UU TNI

Minggu, 25 Mei 2025 - 12:25 WIB

Elite Politik Memberi Sinyal, Spekulasi Perombakan Kabinet Prabowo Kembali Diperbincangkan Publik

Jumat, 16 Mei 2025 - 08:01 WIB

Gus Ipul Menepi dari Gelanggang Perebutan Kursi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Berita Terbaru

Lifestyle

Bersama Masyarakat DLH Kota Mojokerto Jaga Lingkungan

Senin, 3 Nov 2025 - 14:55 WIB

dok suaramerdeka.com

Sport

Tim Sleman Juara Umum dalam Porda XVII DIY 2025

Kamis, 18 Sep 2025 - 17:55 WIB